C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

   1. Penggunaan (Pasal 48 s/d 77 Permendagri No.19 Tahun 2016)

        Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

a.  Status penggunaan ditetapkan oleh Kepala Daerah

b.  Penetapan status pengunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan :

1)  Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi;

2)  Menunjang penyelanggaraan Tupoksi.

3)  PB/ Kuasa PB wajib menyerahkan tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tupoksi SKPD ybs.

c.  Penetapan status penggunaan BMD yang digunakan oleh selain Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum.

d.  Penyerahan kembali dg pertimbangan Pengelola Barang :

1)  Standar kebutuhan tanah dan atau bangunan untuk menyelenggarakan tupoksi SKPD ybs.

2)  Hasil audit atas penggunaan tanah /bangunan.

e.  Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan

1)  Ditetapkan status penggunaan utk SKPD yang lain

2)  Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi BMD

f.   PB yg tidak menyerahkan tanah/ bangunan yg tidak           digunakan utk tupoksi SKPD ybs dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah/ bangunan tsb.

g.    Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

1)   barang persediaan;

2)   Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

3)   barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan

4)   Aset Tetap Renovasi (ATR).

         

    2. Pemanfaatan (Pasal 78 s/d 295 Permendagri No.19 Tahun 2016)

        Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

        a. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

           1) Sewa;

           2) Pinjam Pakai;

           3) KSP;

           4) BGS atau BSG; dan

           5) KSPI.

        b. Manfaat Pemanfaatan

           1) Membuka lapangan pekerjaan

           2) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar

           3) Menambah PAD

        c. Kriteria Pemanfaatan

           1) Pemanfaatan tanah/bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

           2) Pemanfaatan tanah/bangunan utk menunjang tupoksi PB di lakukan oleh PB atas persetujuan Pengelola Barang.

           3) Pemanfaatan BMD selain tanah/bangunan dilaksanakan PB dengan persetujuan Pengelola Barang.

           4) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tehnis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.

       

 

Ketentuan	Sewa    Menyewa	Pinjam Pakai	KSP	BGS/BSG	Kerjasama penyediaan Infrastruktur
Pokok	Belum/ tidak dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu
	Mendapatkan penerimaan negara atau menguntungkan negara
Mitra	Semua Subyek Hukum	Pemerintah	Semua Badan Hukum	Semua Badan Hukum	Semua Badan Hukum & koperasi
Jangka Waktu	5 tahun	5 tahun	30 tahun	30 tahun	50 tahun
	Dapat diperpanjang	Dapat diperpanjang sekali	Dapat diperpanjang
Besaran	Formula tarif	Tidak dipungut biaya	Kontribusi tetap	Kontribusi tetap
			Pembagian keuntungan		•     Pembagian kelebihan  keuntungan
			kontribusi barang (optional)	Plg sdkt 10% bangunan du gunakna untk tugas  pemerintah
Penetapan Mitra	Penetapan Pengelola	Penetapan Pengelola	minimal 5 peserta/ peminat	minimal 5 peserta/ peminat	sesuai peraturan

    d. Bentuk Pemanfaatan

        1) Sewa

  a) Mengoptimalkan daya guna (barang belum dimanfaatkan)

  b) Menuntungkan Pemerintah Daerah

  c) Menyerahkan hak penggunaan

  d) Tidak mengubah status kepemilikan

  e) Jangka waktu paling lama 5 tahun, dapat diperpanjang

  f)  Diatur dalam surat perjanjian

  g) Formula besaran sewa dihitung oleh tim penaksir

  h) Dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa

  i)  Hasil sewa disetorkan ke kas daerah

        2) Pinjam Pakai

           Adalah penyerahan penggunaan BMD kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir barang diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. Biaya operasional dan pemeliharaan objek pinjam pakai ditanggung oleh pihak peminjam.

        3) Kerjasama Pemanfaatan

           Kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

           a) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau

           b) meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

        4) Bangun Guna Serah

           Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

        5) Bangun Serah Guna

           Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan dan di catat dalam neraca selanjutnya  didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

        6) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

           Dilakukan antara pemerintah dan Badan Usaha, yaitu:

-     Perseroan terbatas;

-     BUMN;

-     BUMD; dan/atau

-     Koperasi.

           Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang

Share :

Tweet

✚

Related Post